oleh

Datangi MUI, Aliansi Advokasi Caleg Muslim Minta Lima Fatwa Ini

Jakarta, Akuratnews.com – Aliansi Advokasi Caleg Muslim (A2CM) mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa kepada MUI terkait pemilihan pemimpin yang sesuai dengan Akidah dan Syariat Islam.

Calon legislatif dari PAN, Eggi Sudjana mengatakan, ada dua hal penting yang ingin dibahas. Pertama berkaitan dengan pernyataan KH. Ma’ruf Amin yang sebelumnya menyampaikan larangan memilih pemimpin yang ingkar janji.

“Pada 2015 KH. Ma’ruf Amin mengatakan untuk pemimpin yang ingkar janji tidak boleh dipilih lagi, bahkan berdosa. Tapi sekarang kenapa malah jadi wakilnya?” kata dia saat ditemui di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2018).

Kemudian yang kedua lanjut Eggi, terkait dengan pemilihan calon legislatif dalam pemilu 2019 mendatang.

“Kita menyadari negeri ini mayoritas muslim, tapi ada partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan Nasdem yang semuanya mendukung Ahok, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah terbukti secara hukum penista agama,” tukasnya.

Ia lantas mempertanyakan, apakah caleg yang didukung oleh partai-partai pendukung penista agama tersebut boleh dipilih atau tidak. “Pertanyaannya sekarang caleg-caleg muslim dari sana boleh dipilih apa nggak. Ini ga boleh main-main. Jangan karena alasan demokrasi kita di tuduh politik identitas,” tambah Eggi.

Adapun lima fatwa yang diminta A2CM kepada MUI antara lain:

1. Fatwa tentang hukum memilih caleg baik DPR, DPRD, DPD yang beragama selain Islam bagi umat Islam.

2. Fatwa tentang hukum memilih caleg DPR, DPRD, DPD yang dicalonkan oleh partai politik pendukung penista agama (diduga antara lain partai PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, PPP).

3. Fatwa tentang hukum memilih capres dan cawapres yang dicalonkan oleh partai politik pendukung penista agama antara lain PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, PPP, sebagaimana tersebut pada nomor dua.

4. Fatwa tentang hukum memilih capres dan cawapres yang tidak melaksanakan janji kampanyenya. Di sisi lain cawapresnya adalah ketua MUI pusat yakni KH. Ma’ruf Amin.

5. Fatwa tentang kejelasan rumusan pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dalam hal capres dimaksud adalah petahana yang tidak melaksanakan janjinya dalam masa kampanye.

Usai pertemuan, Eggi dan beberapa caleg lainnya yang tergabung dalam A2CM berharap MUI dapat berlaku objektif dan kredibel mewakili aspirasi ajaran islam.

“Jangan dipelintir-pelintir umat Islam ini. Jangan karena kepentingan Kyai Ma’ruf sebagai Ketua disini kemudian dibela,” tandasnya. (Rhm)

Komentar

News Feed