oleh

Disebut Lakukan Pencucian Uang, DPD: Periksa SBY Menurut KUHAP

Jakarta, Akuratnews.com – Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebut-sebut terlibat kasus pencucian uang terkait dengan bailout Bank Century senilai Rp177 triliun.

Membantah hal tersebut, SBY justru meminta agar dirinya ditangkap dan ditahan jika apa yang diberitakan oleh salah satu media asing, Asian Sentinel itu benar. “Tangkap & Penjarakan Saya, Kalau Fitnah Itu Benar,” tegas SBY.

Menanggapi pernyataan SBY, Senator Republik Indonesia Benny Rhamdani menilai, SBY telah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung dan KAPOLRI untuk membuktikan apakah isi berita itu sebagai sebuah fitnah atas dirinya (SBY) atau memang peristiwa pidananya memang benar-benar terjadi dan SBY-lah sebagai pelakunya.

“Ini merupakan hal positif dalam penegakan hukum, karena yang bisa membuat jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebuah peristiwa pidana korupsi hanyalah KPK, Kejaksaan Agung dan/atau POLRI, melalui proses pertanggungjawaban secara pidana,” ujar Benny dalam keterangan tertulis yang diperoleh Akuratnews.com, Senin (17/09/2018).

Menurutnya, KPK harus menempatkan informasi dalam pemberitaan media asing asal Hongkong Asian Sentinel, sebagai sebuah laporan informasi yang bersifat pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, karena hak dan kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. “Sehingga perlu dilakukan sebuah penyelidikan menurut KUHAP,” ungkap Benny.

Ia menambahkan, substansi pemberitaan Asian Sentinel sangat layak dijadikan sebagai sebuah Informasi penting yang memberi “petunjuk” untuk mencari dan menemukan siapa sebagai pelaku yang sebenarnya, siapa sebagai aktor intelektual dan siapa sebagai pelaku turut serta dalam pencucian uang sepuluh tahun lalu tersebut.

“Untuk itu, KPK harus panggil dan periksa SBY sekarang juga, terlebih-lebih karena SBY sudah bersedia untuk ditangkap dan dipenjara jika tuduhan itu terbukti,” tukasnya.

Ketua DPP Partai Hanura ini mengatakan, KPK harus segera panggill SBY, Setya Novanto dan pihak lainnya untuk diperiksa terlebih dahulu. KPK hanya tinggal kembangkan dan rangkaikan hasil penyidikan terhadap sejumlah tersangka/terpidana, saksi dalam kasus Bank Century (Budi Mulya) yang sudah lebih dahulu diproses dan divonis beberapa tahun yang lalu.

“Periksa saksi Budiono bahkan Setya Novanto yang mengaku memiliki bukti terkait dengan bailout Bank Century. Semuanya akan menjadi alat bukti berupa “petunjuk” terkait perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya,” kata dia.

Benny yang juga anggota DPD RI, mendesak KPK segera usut tuntas kasus Bank Century tersebut. Apalagi KPK sudah punya tiga modal untuk dijadikan sebagai Pintu masuknya, yaitu: Asian Sentinel, Pernyataan Setya Novanto dan Hasil Pansus Century yang telah lama mengendap atau diendapkan.

“Jadi kalau KPK tidak mau dinilai pengecut atau banci bahkan tebang pilih dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, maka KPK harus berani mengusut tuntas, Century Gate,” pungkasnya.

Kendati begitu, Benny juga mengingatkan agar KPK tidak terjebak dengan manuver SBY yang meminta proses hukum terlebih dahulu persoalan fitnahnya. Karena menurut dia, pembuktian secara materiil tentang pencucian uang harus didahulukan, barulah fitnah yang dialami SBY diproses hukum kemudian.

“Jika hasil penyidikan dugaan pencucian uang tidak terbukti menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah SBY diberi kesempatan menggunakan hak pribadinya untuk menuntut pencemaran nama baik dan rehabilitasi melalui Kepolisian hingga Pengadilan,” imbuhnya. (Rhm)

Komentar

News Feed