Empat Kasus Perizinan Tenaga Nuklir Tengah Ditangani BAPETEN

Jakarta, Akuratnews.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengungkapkan, tahun ini ada empat kasus terkait perizinan penggunaan teknologi nuklir yang ditangani.

"Di tahun-tahun sebelumnya, rata-rata kita tangani 10 sampai 14 kasus. Tahun ini sudah empat kasus. Rata-rata memang terkait izin," ujar Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto di sela-sela acara Anugerah BAPETEN 2019 di Jakarta, Rabu (24/7).

Dilanjutkan Jazi, pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir tidak hanya terkait dengan pemberian sanksi saja bagi yang terbukti melanggar izin, tetapi juga pemberian apresiasi bagi instansi yang patuh dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan ketenaganukliran.

"Salah satu fungsi dari acara Anugerah BAPETEN 2019 ini adalah hal itu. Penghargaan bisa memberikan motivasi bagi semua pihak yang menggunakan tenaga nuklir untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan ketenaganukliran," ujar Jazi.

Diungkapkannya lagi, sudah ada rencana untuk melakukan revisi UU Ketenaganukliran, terutama terkait perizinan.

"Selama ini kan jangka waktu izin tiap setahun sekali diperpanjang. Namun hal ini dianggap memberatkan, idealnya jangka waktu izin itu tiga sampai empat tahun," paparnya.

Untuk tahun ini sendiri, 304 instansi dan atau perorangan menerima Anugerah BAPETEN. Mereka terdiri atas 18 pemerintah daerah, 89 fasilitas kesehatan, 171 fasilitas penelitian dan industri, 12 rumah sakit teraktif dalam perekaman dan pelaporan data dosis pasien, serta 14 pemakalah terbaik.

Untuk pemerintah daerah penerima Anugerah BAPETEN terdiri dari delapan pemerintah daerah tingkat provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, D.I Yogyakarta dan Banten.

Selain itu, 10 pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota yang menerima Anugerah BAPETEN adalah Kab. Bogor, Kota Batam, Kota Palembang, Kab. Gresik, Kab. Karawang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Semarang dan Kota Cilegon.

Para penerima anugerah ditentukan oleh indikator yang terukur sebagai gambaran mengenai status keselamatan dan keamanan fasilitas melalui Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir (IKKN) yang diperoleh melalui Laporan Hasil Inspeksi (LHI) dan Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF) serta partisipasi aktif dalam Perlindungan Pasien Radiologi melalui Sistem Informasi Data Dosis Pasien (Si-INTAN) dan implementasinya.

Penulis: Rianz
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga