F-KPK: Revisi UU KPK adalah Amanat Rakyat

KPK. (Foto ilustrasi)

Jakarta, Akuratnews.com - Ibrahim Budi Mansyur, Koordinator Aksi Forum Komunikasi Penyelamat KPK (F-KPK) pendukung Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bahwa RUU KPK merupakan amanat dari rakyat indonesia yang harus segera mungkin untuk disahkan dan segera di berlakukan atau diundangkan.

"Untuk itu kami dari mahasiswa yang tergabung dalam F-KPK hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal RUU KPK demi Demokrasi yang sehat dan spirit penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)." klaim Ibrahim Budi Mansur dalam siaran pers yang diterima redaksi Akuratnews.com, Jumat (13/9/2019).

Menurut F-KPK, KPK sebagai lembaga superbody yang concern menangani kasus extra ordinary crime, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah banyak berkiprah dalam menangani kasus-kasus kejahatan tindak pidana korupsi.

Namun menurut Ibrahim, Undang-Undang tersebut di terapkan secara sewenang-wenang tanpa memperdulikan asas praduga tak bersalah yang di atur dalam hukum pidana.

"Katakan saja dalam proses penyelidikan sampai ke tingkat penyidikan, KPK terlihat sangat menghegemoni bahwa tanpa harus ada keputusan pengadilan pun penyidik KPK dapat melakukan OTT dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan KUHAP, sehingga ini lah yang dimaksud dengan tumpang tindih proses penegakan hukum dan merusak kaidah-kaidah aturan diIndonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum atau Rechstaat," kata Ibrahim.

Menurut dia, dengan adanya upaya revisi UU KPK adalah langkah yang tepat dan demokratis demi memperkuat profesionalitas kinerja KPK agar pada saat menjalankan tugasnya KPK tidak melanggar HAM dan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Kemudian, menurut Ibrahim, asas Independensi pun bukan menjadi tolak ukur yang harus di miliki KPK, akan tetapi KPK juga harus taat aturan, Adil dan tidak boleh subyektif serta main sesuai selera sendiri dalam melakukan penyelidikan suatu kasus.

"Sehingga dengan merevisi UU KPK adalah langkah untuk menjadikan KPK lebih objektif dan profesional." ujarnya.

Ibrahim menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait Revisi UU KPK ke DPR-RI. Karena dengan di revisinya UU KPK maka akan memberikan penguatan dalam prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan hak di mata hukum tanpa pandang bulu dengan berpedoman terhadap aturan dan kaidah hukum pidana.

"Dengan demikian, bahwa revisi UU KPK adalah amanat rakyat Indonesia yang harus segera di Undangkan agar proses penegakan hukum semakin jelas dan terarah." klaim Ibrahim.

Maka dari itu, kami yang tergabung dalam F-KPK menyatakan sikap, sebagai berikut,

Pertama, mendukung penuh Presiden RI yang telah menandatangani RUU KPK demi institusi KPK semakin profesional.

Kedua, mendukung RUU KPK demi supremasi penegakan hukum di Indonesia semakin lebih baik.

Ketiga, revisi UU KPK adalah amanat rakyat.

Keempat, stop dan hentikan politisasi KPK oleh sekelompok orang sekarang juga! (*)

Penulis: Ahmad Ahyar
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga