Gatot Nurmantyo Dinilai Mati Gaya Mainkan Isu PKI

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

Jakarta, Akuratnews.com - Polemik isu PKI kembali menjadi kontroversi. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menilai film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI perlu direvisi. Menurutnya banyak fakta dan bukti dalam film yang dibuat pada era orde baru itu tidak sesuai dengan yang terjadi.

"Film G 30 S PKI adalah sebuah tafsir sejarah yang ditulis oleh nalar penguasa ketika itu, tentu sejarah itu perlu di revisi. Karena berbagai macam bukti dan fakta tidak sesuai dengan apa yang terjadi," ujar Maman, Minggu (27/9).

Untuk itu, Maman mengakui diperlukan kejujuran dan keberanian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada peristiwa itu.

Politikus PKB ini berharap ada karya-karya seni yang lain yang lebih jujur, lebih berani dan tentu diharapkan menjadi pijakan moral agar Indonesia lebih bisa melihat ke depan, jangan terlalu terpaku pada tafsiran sejarah sepihak.

"Kita butuh sebuah tafsiran yang lebih realistis, apalagi generasi milenial hari ini lebih membutuhkan sesuatu yang jujur, yang lebih konstruktif untuk melihat masa depan yang akan datang," katanya.

Politikus PKB itu justru mendorong pelaku perfilman dan pemerintah untuk membuat produk film yang menguatkan nasionalisme dan persatuan. Ditengah kegaduhan tentang isu kebangkitan PKI gaya baru, menurut Maman, bangsa Indonesia saat ini justru harus lebih fokus pada penanganan Covid-19.

"Seruan Jenderal Gatot Nurmantyo adalah sesuatu yang sangat naif terkesan tidak sensitive, tidak memiliki sense of pandemic, saya dari pada mengumumkan setengah tiang, justru hari ini kita harus mengobarkan semangat kebersamaan untuk menghadapi Covid-19 ini bersama sama. Musuh kita bukan bayangan hantu masa lalu, musuh kita adalah realita tentang bagaimana kita menghadapi Covid-19 ini," katanya.

Seperti diketahui, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang peringatan G30/S/PKI. Dalam surat itu, KAMI meminta presiden bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo setuju Bangsa Indonesia jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, termasuk G30S.

Karyono pun memahami sejarah memang penting sebagai pijakan untuk menatap masa depan dalam membangun kejayaan bangsa.

"Sebaliknya, jika kita meninggalkan sejarah bangsa, maka akan seperti kera yang terjebak di hutan belantara dan meraung-raung di tengah kegelapan," kata Karyono, Jumat (25/9/2020).

Dilansir dari Tribunnews.com, Karyono mengatakan, berbicara sejarah Bangsa Indonesia tentu sangat luas dan banyak sekali catatan peristiwa sejarah bangsa ini.

Tetapi anehnya, dari sekian banyak catatan sejarah bangsa ini, yang paling sering menjadi perbincangan adalah sejarah G30S PKI.

Hal ini disebabkan karena selama 32 tahun rezim pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, sengaja melakukan propaganda secara sistematis, hingga membuat film tentang G30S PKI.

Penulis: Redaksi

Baca Juga