oleh

INDEF: Anulir Kenaikan BBM oleh Jokowi adalah Kebijakan Publik Terburuk

Jakarta, Akuratnews.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan proses pengambilan kebijakan terkait harga jual bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah perlu dievaluasi.

Hal itu menyusul pembatalan mendadak yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium.

“Kebijakan yang diumumkan dan setelah dalam waktu setengah jam dianulir itu adalah proses kebijakan publik terburuk,” ujar Enny dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk ‘Dilema Kenaikan Harga BBM: Antara Harga Pasar dan Daya Beli Rakyat’ di D Hotel, Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).

“Tidak hanya BBM kemarin, tetapi beberapa kali kebijakan-kebijakan publik kita dilakukan secara serampangan seperti itu,” sambungnya.

Hal tersebut menurut Enny menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah tidak melalui satu perancanaan yang matang. Pemerintah juga dinilai tidak melakukan koordinasi secara optimal dan tidak mengkalkulasi secara komprehensif.

Terlebih, lanjut Enny, kebijakan harga BBM merupakan salah satu catatan penting para pelaku ekonomi di Indonesia, terutama pelaku bisnis. Salah satu pertimbabgan utama pelaku bisnis yakni soal kepastian.

Ia menegaskan jika Pemerintah tidak melalui perencanaan yang matang dalam membuat kebijakan, maka para pelaku bisnis akan menangkap adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. “Itu poin yang bener-bener harus menjadi catatan tebal oleh Pemerintah,” tandas Enny.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mendadak membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium kurang dari satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan recana kenaikan pada Rabu (10/10/2018).

Jokowi menjelaskan pembatalan kenaikan harga tersebut setelah pihaknya mendengarkan aspirasi publik dan melakukan kalkulasi mengenai inflasi, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyatakan harga premium yang sedianya akan dinaikan menjadi Rp 7.000 per liter berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini ditopang oleh konsumsi.

Menteri Jonan sendiri menjelaskan, kenaikan harga premium dikarenakan harga salah satu acuan minyak dunia yaitu Brent, sudah lebih di atas 80 dollar AS per barrel. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga mengalami kenaikan yang membuat pemerintah memutuskan perlunya penyesuaian harga. (Ysf)

Komentar

News Feed