Pindahkan Ibukota Tanpa Dengar Suara Masyarakat

JATAM dan WALHI Laporkan Jokowi ke Komnas HAM

Jakarta, Akuratnews.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan AdvokasiTambang (JATAM) mempertanyakan dasar keputusan pemindahan ibukota yang terkesan sepihak dan melalui jajak pendapat serta mendengar masukan dari rakyat setempat.

Koordinator JATAM, Merah Johansyah mengatakan, Jokowi telah bersikap seperti diktator karena tak memberi ruang bagi warganya terkait keputusan  tersebut.

"Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai 'kediktatoran' presiden karena suara warga Kaltim termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang," tegasnya di kantor WALHI, Selasa (27/8).

Alih-alih memindahkan ibukota, Jokowi mestinya fokus pada sejumlah persoalan di Jakarta, terutama polusi udara. Terlebih saat ini Jokowi tengah menghadapi gugatan dari masyarakat terkait permasalahan tersebut.

"Kalau disebut ekologi pulau Jawa sudah kolaps itu benar. Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan, dan polusi. Tapi justru di sini kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibukota," tandas Merah.

JATAM dan WALHI dikatakannya segera melaporkan hal ini pada Komnas HAM. Pemerintah dipandangnya telah abai pada upaya partisipatif masyarakat dalam penentuan kebijakan ini.

"Tidak pernah ada upaya dialog dengan masyarakat atau jajak pendapat. Kegelisahan sudah dirasakan masyarakat disana," ujar Merah.

Kepala Departemen Advokasi WALHI Zenzi Suhadi menambahkan, beban lingkungan yang ditanggung Kaltim sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta.

"Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan ketiadaan penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu," tegas Zenzi.

Alih-alih mewariskan sejarah saat memindahkan ibukota negara, Jokowi kata Zenzi justru akan dikenang sebagai presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya.

Belum lagi di sisi lain, kondisi Kaltim saat ini memprihatinkan karena tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan izin kehutanan.

Dari catatan JATAM, terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta di antaranya adalah izin pertambangan yang jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya, maka izinnya lebih besar dari daratan Kaltim itu sendiri.

Dikatakan Merah, terdapat 1.190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim dan 625 izin di Kabupaten Kukar. Sementara ada 90 izin pertambangan di Kecamatan Samboja dan 44 izin tambang di Bukit Soeharto.

"Pemindahan ibukota ini akan sangat menguntungkan PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja," papar Merah.

Sementara pemindahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dinilai akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena sebagian besar lahan di lokasi tersebut dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari 'kompensasi politik' atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Ahmad Ahyar

Baca Juga