Kasasi Jadi Pilihan PT. Harmas untuk Perjuangkan Keadilan

Suasana Rapat Koordinasi antara Debitur dalam hal ini PT Harmas Jalesveva bersama Tim Kuasa Hukum, Pemohon yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum berserta para kreditur dalam rapat koordinasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (Redaksi)

Jakarta, Akuratnews.com - Upaya Hukum Kasasi dilakukan olrh PT. Harmas Jalesveva demi memperjuangkan keadilan yang dinilai sepihak diputuskan, mengingat putusan pailit tidak mendasar dan mempunyai alasan kuat. Pihak Harmas tak bergeming dengan alasan pailit yang diterima, karena Pihak Harmas menilai tidak memiliki hutang yang harus dilunasi ataupun dibayarkan, untuk itu jalur kasasi menjadi pilihan.

Sebagai pengembang The Aspen Apartement yang berlokasi di kawasan Jalan Rumah Sakit Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, PT Harmas Jalesveva sebagai pengembang di pertengahan tahun 2020 dinyatakan dalam keadaan pailit. Putusan ini muncul karena adanya gugatan dua pembeli unit apartemen Aspen Residence Tower C yang sebenarnya tidak ada permasalahan dari pembeli lainnya.

"Putusan ini tentang kewajiban pengembang yang sebenarnya sudah selesai di akhir tahun 2019. Kasus ini berjalan sampai adanya pembatalan putusan perdamaian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan. Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst., Jo. Nomor: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 4 Juni 2018," jelas Andre Udiyono Nugroho., SH dari Wardani Law Office selaku Kuasa Hukum PT Harmas Jalesveva kepada awak media di Jakarta, di temui saat rapat koordinasi di PN Niaga Pusat, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat Kreditur Pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Presiden Komisaris PT Harmas Jalesveva Karna Brata Lesmana dan Direktur Utama Samuel Maruli, seraya menunjukkan surat bukti dukungan di atas materai dari ratusan penghuni apartemen Aspen Apartement.

"Kami sejatinya kecewa dengan putusan pailit tersebut. Perjanjian perdamaian yang kita sepakati bersama dilanggar dan Kami adalah perusahaan yang sebenarnya sudah membayar hutang dan kewajiban kami dan kami tidak pantas untuk dipailitkan. Kami juga mempertanyakan bagaimana bagaimana independensi kurator dalam perkara ini, kami juga mempertanyakan kenapa konsumen kami masuk dalam kreditur. Tapi kami sangat mempercayai lembaga pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia adalah upaya untuk mendapatkan keadilan. Karena negara kita adalah negara hukum," ujar Karna.

Dengan keputusan yang telah diketik palu di PN Niaga Pusat, tidak serta merta kegiatan penguasaan lahan dilakukan. Dalam rapat kreditur Hakim Pengawas mengumumkan bahwa dikarenakan perkara ini dalam proses kasasi dari PT Harmas Jalesveva, berharap para pihak yang terlibat dalam perkara ini bersikap bersabar untuk menunggu kepastian hukum dan tetap menjalankan proses administrasinya. Hal ini karena Hakim pengawas telah mengetahui bahwa PT Harmas jalesveva melalui Kuasa hukumnya Wardani Law Office, PT Harmas Jalesveva mengatakan telah melakukan upaya hukum kasasi pada (15/6) dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Juni 2020 No. 25 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst Jo No. 02/Pdt.Surat Pembatalan perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkr.Pst, tanggal 15 Juni 2020.

Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Syaiful menyampaikan dalam rapat koordinasi antara Debitur, Kurator dan Kreditur untuk menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Debitur.

“Kami beranggapan sebagai tim pengawas karena bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk penyelesaian masalah ini. Untuk itu, ini masih dalam proses upaya hukum tentu kita juga harus menghargai upaya debitur. Oleh karena itu, kami juga bersikap kepada semua pihak agar menahan diri dulu terutama pihak Tim Kurator untuk sabar dulu tentang kepastian hukum dari upaya hukum tersebut,” ujarnya di hadapan para pihak.

Dalam Rapat Kreditur ini juga kuasa hukum PT Harmas Jalesveva mempermasalahkan tentang bagaimana ketidakprofesionalan kuasa hukum pemohon yang tidak membawa surat kuasa dan tidak memiliki profesionalitas dalam mewakili menghadiri dan menjalankan persidangan.

Bahkan, Hakim pengawas pun sempat bertanya perihal Kenapa pemohon mempailitkan PT Harmas Jalesveva terlepas bukan dengan gugatan perdata. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kedua pemohon gugatan, Pertama Ny. Agustin Farida memiliki kekurangan bayar unit apartemen yang dibelinya. Kedua Ny. Farida Soawidjaya tidak memiliki legal standing dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian homologasi yang ada pada putusan pengadilan Niaga No: 55/Pdt.Sus-PKU/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst.

Sebelumnya Wahab Abdullah SH selaku kuasa hukum PT Harmas jalesveva tegas membantah dasar gugatan pailit nya PT Harmas jalesveva, yegas membantah. Dasar gugatan pailitnya PT Hatmas Jalesveva bukan karena gagal memenuhi janjinya sewaktu perdamaian dalam PKPU penundaan kewajiban Pembayaran utang namun ada sejumlah unsur lain yang dipaksakan.

Penulis: Redaksi

Baca Juga