Kebijakan KKP tidak akan Mundur

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan mundur karena hal itu untuk menegakkan kedaulatan nasional.

"Bila retreat (mundur) maka yang rugi adalah jutaan orang masyarakat perikanan Indonesia," kata Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta, Senin (10/7/17).

Menurut Susi, bila dia mengalah dan menarik regulasi yang telah dicetuskannya, maka kebiasaan lama yang buruk di sektor kelautan dan perikanan akan kembali. Ia menegaskan, apa yang dilakukannya semata-mata untuk menegakkan kedaulatan serta rasa cinta kepada bangsa dan negara.

Susi tidak menginginkan sektor perikanan menjadi seperti sejumlah sektor lainnya yang berada di Tanah Air tetapi dikuasai asing. Apalagi Republik Indonesia, ujar dia, memiliki kawasan coastal fisheries atau penangkapan ikan yang sangat luas.

Sebelumnya diwartakan Front Nelayan Indonesia berencana melakukan aksi di Jakarta, besok Selasa, (11/7/17) untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka serta keprihatinan terhadap berbagai aturan yang dinilai telah memberatkan nelayan.

Front Nasional Indonesia menyatakan sekitar 50 orang perwakilan nelayan se-Jawa telah melakukan konsolidasi di Jakarta, pekan lalu, karena resah atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi.

Beragam elemen nelayan yang akan hadir berasal dari sejumlah kota seperti Tegal, Lamongan, Rembang, Pati Juwana, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, dan Muara Baru.

Pengamat sektor kelautan Abdul Halim menyatakan KKP dan kelompok nelayan harus dapat menemukan titik temu untuk mencari solusi terbaik pengembangan perikanan di Tanah Air. "Kedua belah pihak harus mengupayakan titik temu mengatasi dampak sosial ekonomi yang muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri KKP No 2/2015," kata dia.

Regulasi tersebut adalah terkait tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. KKP mengeluarkan aturan itu antara lain karena jenis alat tangkap tersebut dinilai telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan serta mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Menurut Abdul Halim, titik temu yang bisa disepakati antara lain adalah menyegerakan penggantian alat tangkap, memfasilitasi permodalan, dan menyosialisasikan upaya peralihan alat tangkap tanpa mengkriminalisasi nelayan di laut.

"Titik temu inilah yang belum dicapai sehingga demo muncul," ujar Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu. (Maria)

Penulis:

Baca Juga