Kelompok Tani Mangrove Aceh Timur Minta Pemerintah Dukung Koperasi Flora Potensi

Ketua kelompok tani Ube bena dan juga panglima laut Aceh Timur Hasballah. (foto Chairil Ibrahim/Akuratnews.com)

Aceh Timur, Akuratnews.com - Kelompok Tani Mangrove yang ada di Aceh Timur, memberikan dukungan agar Koperasi Serba Usaha (KSU) Flora Potensi aktif kembali.

Ketua kelompok Tani Ube Bena, Hasballah kepada Akuratnews.com, mengatakan, seluruh kelompok tani yang ada di bawah Koperasi Hutan Kemasyarakatan (HKM) Flora Potensi, berharap agar koperasi tersebut dapat aktif kembali dan beraktifitas melakukan penanaman dan pengawasan terhadap hutan magrove yang sudah memiliki izin seluas 6.300 hektare (ha) di sepanjang pesisir Pantai kecamatan Sungai Raya sampai dengan kecamatan Peureulak Kota kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh".

"Semenjak koperasi Flora Potensi tidak aktif sangat di sayangkan masyarakat petani arang tidak terkontrol baik dari segi harga maupun terhadap tengkulak-tengkulak." ujar Hasballah atau yang akrab di panggil abu yang juga merupakan panglima Laut Kabupaten Aceh Timur.

"Sangat disayangkan kevakuman membuat kami kelompok tani tidak lagi memiliki kegiatan, seperti pembibitan, penanaman dan produksi." terangnya.

Kenapa demikian, menurut Hasballah, sekarang tengkulak memberikan harga tidak seragam, berbeda dengan harga yang diberikan sewaktu Koperasi Flora Potensi masih aktif. Oleh karena itulah, Hasballah meminta Koperindag dan dinas kehutanan Aceh untuk mendukung Koperasi Flora Potensi.

"Kami sangat memohon kepada dinas Koperindag dan dinas kehutanan provinsi Aceh. Berilah dukungan dan fasilitas kepada organisasi yang berbadan hukum, di dalam pengelolaan hutan mangrove yang ada di Aceh Timur. Karena wadah yang resmi akan memberikan pemasukan kepada negara dengan cara membayar pajak di setiap kegiatan jual belinya." kata Hasbalah.

Ketika akuratnews.com menghubungi salah seorang pengurus Koperasi Flora Potensi, Ramadhan melalui telepon selularnya, Ramadhan mengakui koperasinya memang mengalami kevakuman dikarenakan faktor biaya.

"Kami sudah mengeluarakan biaya yang tidak sedikit didalam proses perizinan dan penanaman, sementara perizinan yang kami miliki tidak kunjung sempurna." kata Ramadhan.

Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk Koperasi Flora Potensi. "Kami berharap adanya dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove yang telah diberikan kepada kami." ujar Ramadhan.

Menurut dia, kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha, juga dukungan terhadap pengelolaan hutan mangrove, dapat menciptakan industri yang legal yang dapat memberikan pemasukan baik untuk pemerintah pusat maupun untuk daerah melalui pajak. Demikian Ramadhan. (*)

Baca Juga