Korbankan Dana haji Untuk Proyek Infrastruktur, Arief Poyuono: Pemerintah Jokowi Salah Kaprah

Arif Poyuono

Jakarta, Akuratnews.com - Wacana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang mengatakan dana haji dapat digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air dinilai kurang tepat.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan, Menteri PUPR gagal tarik investor untuk proyek infrastruktur, membuat Bappenas kehilangaan akal dengan wacana gunakan dana setoran haji untuk bangun proyek infrastruktur .

"Sangat beresiko dana haji digunakan untuk langsung membiayai proyek infrastruktur karena resiko dan return of investmennya sangat lama," kata Arief dalam siaran tertulis, Jumat (13/1/17).

Arief mengaku, jika di investasikan dalam bentuk pembelian surat utang negara sangat mengurangi resiko kerugian yang akan ditanggung dari penempatan dana setoran haji yang saat ini sudah berjumlah Rp 70 triliun.

Dia menilai, bahwa sangat beresiko jika di investasikan ke pembangunan proyek infrastruktur," Sebab dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh pemerintah rawan dengan mark up dan korupsi, dan banyak yang mangkrak proyek selama Kementerian PUPR di pimpin Basuki Hadimuljono," jelasnya.

Dia menyebutkan, jika selama maraknya Mafia di PUPR sekarang  dalam setiap pembangunan  proyek infrastruktur, maka akan sangat beresiko dana setoran jemaah haji di gunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur

"Jika saat dana setoran haji diperlukan untuk pembiayaan haji seperti Charter Pesawat, charter fasilitas haji yang ada di Arab Saudi, tahunya dana tidak ada, maka akan memicu kemarahan para jemaah haji," ujar Arief.

Politisi Gerindra ini menyamapaikan bahwa, langkah yang benar itu bagaimana Bapennas mendorong untuk bisa berdirinya Bank Tabung Haji akan lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat ,dan makin memperkuat fungsi intermediasi bank dalam mendukung usaha sektor UKM dimana banyak pelaku usaha sektor UKM didaerah daerah yang menjadi tamu Allah di tanah suci.

Menurutnya, dengan dukungan dana haji yang terhimpun yang nantinya ditaruh bank tabungan Haji akan lebih banyak bermanfaat mendukung sektor UKM yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi jangan dana setoran dari calon calon jemaah haji di main mainkan sebab akan sangat sensitive," ucapnya.

Dia menambahkan, ketidakmampuan mencari dana untuk membiayai proyek infrastruktur karena kreditor sudah tahu akan buruknya sistem tender proyek infrastruktur oleh kementerian PUPR," Karena banyak dikuasai para mafia infrastruktur dan broker broker enggak jelas dan membuat harga menjadi tidak ekonomis," ungkapnya.

"Masih banyak cara untuk mencari sumber pendanaan dari tempat lain asal pemerintahan Joko Widodo bisa meyakinkan investor dan mengurangi hambatan investor genuine untuk berinvestasi, caranya dengan mencopot menteri PUPR dan menganti dengan yang bisa memberantas mafia infrastruktur," imbuhnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Agus)

Penulis:

Baca Juga