Jakarta, Akuratnewscom - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dengan keras mendesak Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghentikan pacuan kuda yang melibatkan anak-anak.
Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTB dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan kegiatan pacuan kuda di Bima untuk menghentikan eksploitasi anak dalam pacuan kuda.
"Tegas sekali, kami LPAI meminta kepada Gubernur NTB dan penyelenggara pacuan kuda di Bima untuk tidak melibatkan anak-anak dalam ajang pacuan kuda," kata Seto Mulyadi di Jakarta. Sabtu (23/11).
Dikatakan kak Seto, pacuan kuda yang menjadi tradisi di Bima bukanlah dengan joki cilik (anak-anak) melainkan dengan joki orang dewasa.
"Budaya maupun tradisi ada yang harus dikoreksi terkait joki cilik di lintasan berkuda itu, perlombaan itu sebetulnya masuk kategori orang dewasa," jelasnya.
LPAI sebagai sebuah lembaga pemerhati dan perlindungan anak Indonesia melihat fenomena pacuan kuda yang melibatkan anak adalah sebuah bentuk eksploitasi anak.
"Anak-anak yang terlibat sebagai joki pacuan kuda adalah anak usia sekolah yang seharusnya beraktifitas bermain dengan dunianya, bukan dengan kegiatan yang berbahaya," paparnya.
LPAI sebagai pelindung anak Indonesia bukan bertujuan menghentikan tradisi pacuan kuda, tetapi menghentikan eksploitasi anak terhadap joki pacuan kuda.
"Kita tidak meminta penghentian tradisi pacuan kudanya, tapi eksploitasi anak dalam pacuan kuda yang berlindung di balik tradisi," jelas Kak Seto.
LPAI sudah berkoordinasi dengan Kementerian KPPA dan juga Pemda, sehingga bisa mengukur langkah kita untuk bisa mencegah eksploitasi terhadap anak Indonesia khususnya joki anak di pacuan kuda.
Sebelumnya, pada 14 Oktober 2019 lalu, seorang joki cilik bernama M Sabila Putra, (10) meninggal dunia setelah terjatuh dari kuda yang ditungganginya dalam pacuan kuda yang memperebutkan piala Wali Kota Bima pada acara Hari Jadi TNI ke-74.
Komentar