PH Terdakwa Kades Kragan Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat

Kades Kragan Factur Rahman  dipersidangan.
Kades Kragan Factur Rahman  dipersidangan.

Sidoarjo,akuratnews. Ruang sidang Sari Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dijalan raya Juanda, Sidoarjo pada hari Selasa (28/8/2018) menggelar sidang kasus Pungutan Liar (Pungli) atau gratifikasi dengan terdakwa Kepala Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Fatchur Rohman. Agenda sidang asepsi dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa tersebut menerangkan keberatanya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Hari Kristiono selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Kades Kragan menilai dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas. " yang pertama surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dalam rangka penyusunanya,"ucap, Hari Kristiono ditemui usai persidangan pada hari Selasa (28/8/2018).

Masih kata Hari Kristiono pada akuratnews, pihaknya mengaku memang tidak ikut mendampingi sejak awal saat proses penyidikan di Mapolresta Sidoarjo. Namun, ia mengaku memiliki semua bukti kasus kliennya adalah kasus perdata dan tidak ada kerugian negara dalam perkara itu.

"Yang kedua ini adalah rananya perdata. Kewenangan Tipikor tidak ada kerugian negara dalam perkara ini,"tegas, Hari Kristianto.

Saat disinggung terkait adanya pemberian fee Hari Kristianto mengungkapkan, peristiwa yang terjadi adalah perjanjian kesepakatan antara pelapor H. Khalim dengan terdakwa.

"Terkait pemberian fee memang belum disampaikan di awal, begitu ada realisasi pembeli, baru fee dibicarakan,"imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Desa (Kades) Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Fatchur Rohman dilaporkan oleh H. Khalim dalam kasus Pungli setelah adanya transaksi jual beli tanah seluas 300 M2 seharga lebih dari Rp 350 juta yang dibeli oleh pelapor.

Dari pembelian tersebut proses administrasi yang diurus ke Desa dimintai biaya sebesar 5 persen atau sekitar Rp 15 juta. Namun, pembeli hanya mampu memberi uang sebesar 4 juta, Fatchur Rohman tetap ngotot meminta uang seperti umumnya fee yang diberikan pembeli lain. Selanjutnya, korban menaikan tawaran menjadi 6 juta, tapi terdakwa tetap enggan memproses administrasi bila fee yang diminta tidak diberikan.

Akhirnya terjadi kesepakatan Rp 12, 5 juta, karena korban yang merasah butuh persoalan administrasi tanah itu selesai akhirnya memberikan uang yang diminta terdakwa dengan mentransfer ke rekening pribadi Kades Kragan. Setelah itu oleh korban dilaporkan ke Mapolresta Sidoarjo. (Rif)

Penulis:

Baca Juga