Polri Beberkan Bukti yang Membuat 3 Petinggi KAMI Jadi Tersangka

Jakarta, Akuratnews.com - Mabes Polri membeberkan bukti-bukti yang membuat 3 orang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yakni Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana, yang berujung penetapan tersangka karena dugaan pelanggaran UU ITE.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/10) mengatakan, Syahganda Nainggolan mengunggah informasi hoaks lewat akun Twitter-nya, di antaranya soal menolak Omnibus Law dan mendukung demonstrasi buruh.

"Modusnya ada foto kemudian dikasih tulisan keterangan tidak sama kejadiannya. Contohnya, ini kejadian di Karawang, tapi ini gambarnya berbeda. Ini salah satu ada beberapa dijadikan barbuk (barang bukti) penyidik dalam pemeriksaan. Juga ada macam-macam tulisan dan gambarnya berbeda," ungkap Argo.

Atas perbuatannya, Syahganda dikenakan Pasal 28 ayat 2, 45a ayat 2 UU ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun.

Sementara Jumhur Hidayat mengunggah konten kebencian dan berita bohong bernuansa SARA di media sosial yang mengakibatkan terjadinya anarkisme dan vandalisme dalam unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja.

"JH (Jumhur Hidayat) di akun Twitter-nya nulis salah satunya 'UU Memang untuk Primitif, Investor dari RRT, dan Pengusaha Rakus'. Ada beberapa twitnya, ini salah satunya," kata Argo.

Dari penangkapan Jumhur, polisi menyita barang bukti berupa handphone, fotokopi KTP, kata-kata dari akun Twitter, hardisk, i-Pad, spanduk, kaos, kemeja, dan topi.

"Yang bersangkutan kita kenakan Pasal 28 ayat 2, 45a ayat 2 UU ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan, Pasal 15 UU 1 Tahun 1946, ancamannya 10 tahun (penjara)," kata Argo.

Kemudian Anton Permana disebut memuat konten ujaran kebencian pada Facebook dan YouTube. Salah satu contohnya, menilai multifungsi Polri melebihi dwifungsi ABRI.

"NKRI jadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Juga ada 'Disahkan, UU Ciptaker Bukti Negara Telah Dijajah. Dan juga negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong, VOC gaya baru'," ungkap Argo.

Dari penangkapan Anton, polisi menyita barang bukti berupa flashdisk, handphone, laptop, dan dokumen-dokumen screen capture.

Anton dikenakan Pasal 28 ayat 2, 45a ayat 2 UU ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.

Penulis: Fajar

Baca Juga