PT. Hengjaya Mineralindo Diminta Duduk Bersama Mencari Solusi

Morowali, Akuratnews.com - Perusahaan tambang yang berada diwilayah desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, PT. Hengjaya Mineralindo diminta untuk duduk bersama warga, pemerintah dan instansi terkait guna mencari solusi dan mempercepat proses penyelesaian persoalan lahan kebun warga.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangofa, Azis Hasyim saat berbincang-bincang dengan wartawan media ini dikediamannya, Minggu (08/09/2019). "PT. Hengjaya harus segera duduk bersama dengan masyarakat, pemerintah desa, BPD, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk membicarakan seperti apa proses penyelesaian lahan kebun warga diwilayah IUP dan IPPKHnya," katanya.

Menurut Azis, warga desa Tangofa sudah sejak lama menuntut kepada pihak perusahaan PT. Hengjaya Mineralindo, agar memberikan kompensasi atau ganti rugi lahan kebun dan tanam tumbuh didalamnya.

Tuntutan tersebut, sebagaimana proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan di desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi. Hanya saja, pihak perusahaan seolah acuh dan membuat proses penyelesaian lahan tersebut berbelit-belit.

Bahkan pihak masyarakat seolah ingin dibenturkan dengan aparat penegak hukum dan kehutanan. "Ini terbukti kemarin, saat tim Gakum turun melakukan penertiban dengan membakar pondok pekebun dan merusak kebun merica warga," ungkapnya.

Ia mengaku sudah memberikan saran dan masukan kepada pihak perusahaan terkait tuntutan masyarakat di desanya. "Saat pihak perusahaan mendatangi saya, sudah disampaikan, bahwa kami pemerintah desa bersama BPD siap membantu pihak perusahaan untuk proses penyelesaian lahan kebun warga. Asalkan pihak perusahaan mau membuka diri dan duduk bersama," tuturnya.

Perlu diketahui, sebelum PT. Hengjaya Mineralindo ingin membuka jalan houling, hanya terbentur dengan adanya sejumlah lahan yang sudah digarap dan dijadikan lokasi perkebunan warga. Sehingga, pihak perusahaan meminta pihak pemerintah dan instansi terkait agar membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

"Akan tetapi, setelah adanya saran dan masukkan dari Sekda Propinsi Sulteng  dalam pertemuan tanggal (15/7/2019), untuk duduk bersama pemerintah dan masyarakat justru tidak diindahkan," tutupnya.

Penulis: Wardi Bania
Editor:Redaksi

Baca Juga