Sri Mulyani Memburu Utang Anak Mantan Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.|| dok. Istimewa.

Ayah Bambang, yaitu Presiden Soeharto, menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Dana tersebut adalah dana non APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

AKURATNEWS - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons serius putusan Mahkamah Agung (MA), menolak kasasi diajukan oleh putra sang mantan Presiden RI ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo terkait utang SEA Games 2017.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ditolaknya kasasi tersebut memperkuat langkah penagihan utang yang dilakukan pemerintah.

Sementara, Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menjelaskan bahwa pada prinsipnya gugatan yang dilayangkan pihak Bambang tidak mempengaruhi proses pengurusan piutang negara maupun penagihan.

"Pada prinsipnya gugatan tidak mempengaruhi proses pengurusan piutang negara yang sedang berjalan maupun penagihan," ujar Tri Wahyuningsih, melansir detikcom, Sabtu, 19 Februari 2022.

Dia mengatakan, penolakan kasasi oleh MA memperkuat langkah penagihan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut sebagai bukti yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk melunasi utangnya.

"Terlebih dengan ditolaknya kasasi oleh MA tersebut, maka semakin memperkuat langkah penagihan oleh Pemerintah dan hal tersebut juga membuktikan bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk segera melunasi hutangnya kepada negara," katanya.

Kasus ini bermula saat SEA Games di Jakarta pada 1997. Bambang saat itu menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Ayah Bambang, yaitu Presiden Soeharto, menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Dana tersebut adalah dana non APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

Setelah hajatan SEA Games selesai dan Soeharto lengser, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5% per tahun. Tagihan membengkak menjadi Rp 50 miliar, dan kini dengan bunganya menjadi Rp 68 miliar.***

Penulis:

Baca Juga