Suap Walikota Pasuruan, Direktur CV Mahadir Divonis Dua Tahun Penjara

Sidoarjo,Akuratnews.com | Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada Direktur CV Mahadir, Muhamad Bagir. Ia dinyatakan terbukti memberikan suap kepada Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono, terkait proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

"Mengadili, menghukum terdakwa Muhamad Bagir
dengan pidana penjara selama dua tahun, denda lima puluh juta rupiah subsider dua
bulan kurungan,"kata Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, saat membacakan
amar putusannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (25/2).

Dalam kasus ini, Perbuatan Muhamad Bagir dianggap
bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf a dan b UU No 20 Tahun
2001Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Pada amar putusan itu, majelis hakim yang diketuai I
Wayan Sosiawan tidak memberikan korting hukuman pada terdakwa Muhammad Bagir.
Vonis itu conform atau sama dengan tuntutan jaksa KPK. Hakim hanya memberikan
keringanan satu bulan pada hukuman subsidernya.

Kendati demikian, Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho dan
Kiki Ahmad Yani masih menyatakan pikir-pikir atas vonis Hakim I Wayan Sosiawan,
demikian pula juga dinyatakan terdakwa Muhammad Bagir.

"Sesuai KUHAP, pernyataan upaya hukum maksimal
tujuh hari sejak putusan dibacakan,"kata hakim I Wayan sembari menutup
persidangan.

Untuk diketahui, Kasus suap ini bermula dari Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (4/10/2018) lalu. Saat itu KPK terlebih
dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru Prabowo
alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Muhamad Baqir ke
Walikota Setiyono.

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan
beberapa tersangka lain. Mereka diantaranya, Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Staf
Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan, Dwi
Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan
pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Proyek di Pemkot Pasuruan diatur oleh Wali Kota melalui
tiga orang dekatnya yang disebut trio
kwek kwek
, dan ada kesepakaan fee
rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan.

Sedangkan dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono
mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni sebesar Rp
2.297.464.000 ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara
bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018,
Muhamad Baqir menstransfer kepada Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp 20 juta atau 1
persen untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian pada 4 September 2018 CV
Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp. 2.210.266.000.

Kemudian 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai
pemenang, Muhamad Baqir sertor tunai kepada wali kota melalui pihak-pihak
perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp. 115 juta. Sisa komitmen fee
lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama cair.

Penulis & Foto: Arief

Publisher : Fajar

Penulis:

Baca Juga