Menegakan Hak Pendidikan Kaum Difabel

Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara bersama jajaran Kementerian Sosial dan penyandang Disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional 2019 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selasa (3/12). (dok)

Akuratnews.com - Seremonial Hari disabilitas internasional sudah diperingati selasa, 3 Desember 2019 kemarin, dimana pada peringatan itu kaum difabel menyuarakan dan memperjuangkan hak-haknya dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu hak kaum difabel yang harus diperjuangkan dan ditegakan.

Sejatinya pendidikan bisa menjadi investasi besar bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Karena dengan pendidikan, suatu negara mempunyai stok pemimpin dan penerus bangsa yang berkualitas yang dapat menjadikan negara itu berkembang dan maju disegala bidang. Negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Eropa, menjadi terhormat bukan karena sumber daya alamnya melainkan kualitas Sumber daya manusia yang didukung oleh kualitas Pendidikan.

Pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, tidak mengenal ras, suku dan agama. Jumlah anak berkebutuhan khusus menurut data BPS tahun 2017 mencapai 1,6 juta anak. Dilansir dari laman kemdikbud.go.id, dari jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, baru 18 persen mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Dari 18 persen tersebut, terdapat 115.000 anak bersekolah di SLB dan 299.000 lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi.

Konstitusi sendiri sudah mengamanatkan, bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan (UU No. 25 tahun 2009), selanjutnya dalam pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi  Tidak selayaknya penyelenggara pendidikan melakukan pembedaan. Karena, setiap orang itu mempunyai kesempatan dan berhak untuk memperoleh pendidikan baik itu pendidikan dasar menengan atau bahkan pendidikan tinggi. Namun, kenyataannya dalam pelayanan seringkali kaum difabel mendapatkan diskriminasi.

Selanjutnya dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan / atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 10 tentang penyandang disabilitas mengamanahkan bahwa pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidiakn yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Namun dalam pelakasanaannya pendidikan yang ramah difabel belum terrealisasikan dengan baik, masih banyak hak-hak kaum difabel belum didapatkan, seperti pelayanan publik bidang pendidikan yang belum optimal, fasilitas pendidikan yang belum ramah.

Praktik penegakan hukum dibidang pendidikan di Indonesia masih mencerminkan ketidak adilan antara kelompok manusia normal dengan kelompok manusia luar biasa (penyandang disabilitas). Dilansir dari Sindonews.com, sepangjang 2018 masih ada kasus sekolah yang menolak anak-anak difabel. Tekad RF siswa SMP Neger Rangkasbitung pupus karena kondisi disabilitasnya, anak yang memiliki hambatan mobilitas ditolak beberapa sekolah dasar (SD) di Pekanbaru, dua anak di Sulawesi Selatan ditolak saat melakukan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK. Begitupun di pendidikan tinggi masih ada kaum difabel  yang mendapatkan perlakuan tidak adil di dunia pendidikan, seperti penolakan terhadap penyandang disabilitas untuk berkuliah di universitas, disabilitas hanya berhak menempuh pendidikan di universitas khusus (padahal belum ada universitas khusus untuk kaum difabel), masih sulit diterima keberadaannya ditengah masyarakat ilmiah, dan berbagai spekulasi lain yang mendiskreditkan keberadaan penyandang disabilitas.

Oleh karena itu penegakan hukum dan HAM itu harus diperjuangkan bersama dan menjadi gerakan bersama oleh setiap elemen masyarakat. Dengan pelibatan setiap elemen masyarakat diharapkan semuanya menjadi pemantau dan pengawas keberjalanan penegakan hukum dan HAM. Sehingga pengidentifikasian pelanggaran-pelanggaran hak akan lebih mudah diidentifikasi dan bisa difollowup sesuai aturan yang ada dan masyarakat juga bisa menciptakan suaasana atau kondisi lingkungan yang ramah untuk para kaum dafabel.

Kemudian terkait mutu layanan pendidikan khusus untuk difabel tidak terlepas dari kualitas pegajar ataupun gurunya serta fasilitas pendukung pembelajaran. Achyar dalam artikelnya yang berjudul “permasalahan pendidikan inklusif di Indonesia”, menyebutkan bahwa permasalahan pendidiakan inklusif di Indonesia muncul dari berbagai faktor yang berasal dari anak, guru dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu untuk mencapai mutu atau kualitas yang baik untuk pendidikan khusus maka perlu dimulai dengan peningkatan kualitas guru, baik itu dari segi kompetensi guru dan kesejahteraanya harus diperhatikan serta fasilitas pendukung pendidikan yang ramah terhadap kaum difabel.

Dilansir dari Kompas.com Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam kesempatan peringatan Hari Guru Nasional, Senin (25/11/2019), pendidikan khusus menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dan meminta semua guru memiliki kepedulian untuk memahami prinsip-prinsip dasar pendidikan khusus.

Mudah-mudahan dengan adanya perhatian khusus dari Kemendikbud sendiri menjadi penguat gerakan dan perubahan untuk pendidikan kaum difabel bisa lebih baik lagi disemua aspek. Sehingga, kaum difabel bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. Sehingga apa yang diaamanatkan dan dicita-citakan Indonesia bisa terlaksana dan tercapai dengan baik.

Baca Juga