Tinggal Satu Pasal, DPR Optimis UU SDA Selesai Sebelum Oktober

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN ) Intan Fitriana Fauzi.

Jakarta, Akuratnews.com - Rancangan Undang-Undang terkait peraturan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) masih dalam penggodokan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Dalam perjalanannya, di akhir bulan Agustus 2019, hanya tinggal pasal 51 yang masih dalam pembahasan untuk mempertemukan satu visi dalam pembahasan terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN ) Intan Fitriana Fauzi mengatakan, untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya tinggal satu pasal saja yang masih dalam pembahasan yakni di pasal 51, tentang SPAM.

"Sebenarnya baik pemerintah dan DPR, pada dasarnya sepakat. Bahwa ini harus kembali ke negara (pengelolaan air-red), negara dalam hal ini pemerintah. Kalau bicara air sebagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah SPAM. Kita ingin kewenangannya ada di negara sebagai regulator, yang memiliki BUMN, BUMDES, di mana mereka yang melaksanakan," ujarnya ditemui di wikayah Jakarta Pusat, (21/8).

Terkait dengan kesanggupan pemerintah, DPR telah berkomunikasi kepada pihak pemerintah, bagaimana kesanggupan pemerintah dalam menjalankan pengelolaan SPAM di tanah air.

"Dalam pembicaraan itu kami sudah menanyakan, karena ada kekhawatiran sebagian masyarakat apakah negara mampu terkait dengan pengelolaan yang tidak mudah dan sebagainya. Tetapi, jawaban pemerintah mampu, berarti selesai. Artinya sesuai dengan keinginan besar masyarakat dan sesuai pasal 33, air dikuasai negara. Bicara tentang kebutuhan pokok terkait SPAM pemerintah sudah menjawab bahwa mereka mampu, baik investasi hingga kepengelolaannya," ungkapnya.

"Tetapi tentu, kalau bicara air minum masih ada usaha yang lain. Kita tidak menutup karena perekonomian Indonesia harus berjalan, artinya ada air kebutuhan industri dan itu tetapi harus ada. Tetapi kemudian diatur apa saja, nantinya akan ada PP dan sebagainya," tambahnya.

Terkait dengan investasi dalam pengelolaan SPAM untuk investasi pengadaannya bisa dikerjasamakan. Untuk pasal 51 itu digaris bawahi terkait dengan izin usahanya.

"Izin usaha juga harus dibedakan, karena kalau bicara izin usaha akan terkait dengan produk-produk kemasan. Tetapi kalau bicara SPAM ini untuk perusahaan PDAM yang ada di setiap daerah," katanya.

Intan, menambahkan kalau pemerintah bicara kesiapan, tentunya bicara menyeluruh tidak hanya bicara investasi saja. Kalau bicara nominal tentu bicara investasi di awal dan dimungkinkan kerjasama dan ada pasalnya.

"Kalau sudah bicara pos anggaran nanti kita ada RDP khusus. Saya yakin pemerintah menyatakan siap tentu ada dasar. Tidak mungkin menyatakan siap karena akan menjadi bumerang jika tidak siap, karena masyarakat akan menuntut, kita juga berpikir juga bahwa air adalah kedaulatan negara," tegasnya.

Dalam rencananya hasil dari Panitia Kerja (Panja) rancangan Undang-Undang akan diplenokan pada Senin (26/8) mendatang. Dengan harapan seluruhnya sesuai dengan keinginan baik dari pihak DPR maupun Pemerintah sebagai regulator.

"Saya rasa tidak akan ada masalah lagi, karena dua belah pihak sudah sepakat. Hanya tinggal perumusannya jangan sampai nanti ada hal-hal yang masih ada interpretasi yang berbeda dan sebagainya. Senin insya Allah sudah ketok palu," pungkasnya.

Penulis:
Photographer: Redaksi

Baca Juga